KPU Menjaga Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2018

Wahyu Setiawan Sampaikan Filosofi Pemilih Berdaulat Negara Kuat kepada Delapan Ratus PPS Ende
11 November 2017
Pembekalan Bimtek terakhir di Kota Semarang
12 November 2017

KPU Menjaga Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2018

Semarang, kpu.go.id – Rabu (8/11) malam, diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) terpadu pilkada 2018 di hotel Gumaya, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 
 
Pada hari pertama kegiatan bimtek terpadu gel. IV dipaparkan sejumlah pembicara mulai dari Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Zainudin Amali, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Muhammad, Ketua 1 Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Happy Sebayang, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari dengan di moderatori oleh anggota KPU RI Pramono Ubaid Thantawi.
 
Materi yang disampakan Komisi 2 DPR RI, Zainudin Amali terkait kebijakan umum tentang penyelenggaraan pemilu di indonesia.
 
Zainudin menyampaikan, bahwa DPR RI khususnya Komisi 2 sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan bimtek terpadu ini, karena bagaimana pun juga sebaik apapun aturan undang-undang (UU) maupun peraturan KPU (PKPU) yang kita lahirkan bersama, kalau tidak dilaksanakan dengan sesuai apa yang telah dipandu oleh UU dan PKPU tersebut maka juga akan tidak baik hasil di ujungnya.
 
“Oleh karena itu kami ingin menyampaikan apresiasi kepada KPU, khususnya KPU RI dan teman-teman KPU di daerah telah melaksanakan hingga empat gelombang bimbingan teknis terpadu ini,“ Ujar Zainudin.
 
“Pijakan kita adalah UU yang terakhir terkait UU Pilkada nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian diikuti oleh PKPU sebagai turunan dari UU itu dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sampai dua kali,” lanjutnya.
 
Zainudin mengatakan, tujuan diselenggarakannya pilkada serentak adalah untuk keperluan mulia, yakni agar tercapainya efisiensi anggaran, lebih efektif. Ia mengatakan setelah Pilkada 2018 ini DPR dan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada tersebut
 
“Memang di awal pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU membuat keserentakan ini dengan tujuan-tujuan yang baik dan mulia, yakni supaya agar tercapai efisiensi, lebih efektif, dan hal-hal yang menjadi gangguan-gangguan pada pelaksanaan yang belum serentak ini akan bisa dieliminer. Tentu kita belum bisa mengatakan apakah pilkada serentak yang sudah kita lakukan dua kali bahkan ketiga kali ini sudah sesuai dengan tujuan, sudah berhasil atau belum, setelah pilkada serentak 2018, kita baru bisa mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak yang kita lakukan ini,” katanya.
 
“Kami (DPR RI) sangat menaruh harapan besar kepada penyelenggara (KPU, Bawaslu) yang juga diawasi secara etik oleh DKPP agar pelaksanaan pilkada ini agar jauh berbeda dengan ketika dilaksanakan pilkada sebelum pilkada serentak, karena  akan menentukan nasib kita, nasib bangsa kita, apakah kita dapat bergerak maju kedepan, ataukah kita stastis, tanpa membuat perubuhan-perubahan signifikan” Ujar Zainudin. 
 
Zainudin mengutip yang disampaika oleh Pramono dalam sambutan pembukaan “Kalau pilkada hari ini masih sama dengan pilkada sebelumnya, maksudnya kekurangan-kekurangan itu masih tetap muncul maka kita termasuk orang yang rugi, apalagi kalau lebih buruk dari apa yang sudah kita lalui sebelumnya”.
 
Kemudian pada kesempatan kedua disampaikan materi oleh Anggota DKPP, Muhammad terkait etika dalam penyelenggaraan pemilihan.
 
Muhammad mengatakan bahwa demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas, semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan atau memilih pemimpin melalui mekanisme election, pemilu. Tapi sayangnya belum ada garansi setiap pemilu itu pasti berlangsung dengan cara-cara demokratis. 
 
“Syaratnya pemilu yang berintergritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas, kita semua disini adalah syarat utama, pintu gerbang utama pemilu berintegritas untuk sampai pada demokrasi yang kita cita-citakan ada ditangan anda,” ujar dia.
 
“Etika adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman dan perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan penyelenggara,” ucap Muhammad.
 
Muhammad juga mengingatkan kepada peserta bimtek untuk menjaga amanah ketika menjadi penyelenggara pemilihan, karena disitulah harga diri penyelenggara maka itu perlu dijaga dengan baik. 
 
PPUA Penca, Happy Sebayang, menyampaikan materi untuk pemilu yang inklusif.
 
Petama terkait dengan partisipasi/keterlibatan, dalam persiapan pilkada mendatang ada baiknya nanti melibatkan disabilitas di daerah. 
 
“Jadi dalam setiap bimtek dan sosialisasi ada baiknya mereka dihadirkan untuk memberi warna bahwa kita lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan pada hari pemungutan suara atau yang mereka butuhkan ketika proses tahapan pilkada yang akan kita lakukan termasuk juga ini terkait dengan penganggaran pencetakan alat bantu tuna netra karena tidak ada anggaran dari APBD terkait akan hal itu,” katanya.
 
Terakhir paparan materi dari Anggota KPU, Hasyim Asy’ari terkait sengketa pemilu bagi KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.
 
Hasyim menegaskan KPU harus dapat menjaga tingkat konflik yang kemungkinan akan muncul dalam pelaksanaan pilkada.
 
“Kita (KPU) harus memahami bahwa pilkada adalah konflik untuk mencapai/ meraih kekuasaan, oleh karena itu karena KPU yang ditugaskan untuk me-manage  konflik itu maka harus diusahakan sebaik mungkin,” katanya.
 
Hasyim juga menambahkan, “KPU bukan menjadi bagian faktor konflik atau faktor penyebab konflik, dan itu yang menjadi penting. Bahwa integritas menjadi suatu hal yang sangat berharga karena begitu proses integritas dipersoalkan orang, maka akan ber-impact kepada integritas hasil,” tegas Hasyim. (ieam/irul/ FOTO KPU/ieam/Hupmas)