PARADIGMA BARU KAMPANYE PILKADA

whatsapp-image-2020-10-07-at-17-38-43
RAPAT KERJA PEMBAHASAN PERSIAPAN PENGELOLAAN LOGISTIK
7 Oktober 2020
whatsapp-image-2020-10-12-at-15-16-10
4 PASLON TERIMA APK DAN BK DARI KPU
12 Oktober 2020

PARADIGMA BARU KAMPANYE PILKADA

idham

 

IDHAM KHOLIK

(ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA BARAT) 

Di awal Oktober 2020, setidaknya dapat diklasifikasikan ada dua jenis wacana yang berkembang di media massa yaitu pertama, Covid-19 masih mengganas baik pada saat masa kampanye ataupun pasca pemilu. Di masa kampanye, misalnya kandidat petahana dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020, Donal Trump beserta istri terinfeksi Covid-19 dan pascapemilu di Sabah, Malaysia, terjadi lonjakan kasus Covid-19 sebanyak 260 kasus baru.

Tentunya wacana ini memperkuat rasionalisasi pemuka opini dan publik kritis yang mengkhawatirkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak (Pilkada) Lanjutan di tengah pandemi Covid-19 yang berpotensi menjadi penyebab peningkatan penularan Covid-19. Tentunya kekhawatiran tersebut tetap harus diapresiasi, karena hal itu harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia tidak tersandera oleh Covid-19.

Wacana pertama tersebut tentunya harus dimaknai sebagai peringatan (warning) untuk terus meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya di masa kampanye. Misalnya masih banyak para kandidat lebih menyukai kegiatan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog dalam bentuk pertemuan tatap muka (maksimal 50 peserta dengan protokol kesehatan). Hal ini terjadi di 8 Kab/Kota di Jawa Barat.

Dan kedua, adanya kecendrungan penurunan jumlah zonasi pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan yang berrisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota dan sebaliknya ada di daerah non-pemilihan terjadi peningkatan zonasi dari 25 ke 33 kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo (2/20/2020).

Wacana kedua tersebut menyampaikan pesan keseriusan dan kolaborasi baik dari semua pemangku kepentingan pemilihan (electoral stakeholders) dalam mempercepat penanganan penyebaran pandemi Covid-19. Semoga apa yang dikhawatirkan oleh pemuka opini dan publik kritis tersebut di atas tidak terjadi dimana Pilkada bukan menjadi sarana penyebaran Covid-19 dan jumlah zona pemilihan berisiko tinggi Covid-19 secara drastis terus menurun.

Wacana kedua tersebut menjadi peningkat optimisme publik. Ini menjadi faktor stimulan partisipasi pemilih dan menjadi titik terang bagi demokrasi elektoral Indonesia tidak menjadi korban senyap (the silent victim) Covid-19. Oleh karena itu, semua pihak secara kolaboratif dapat meningkatkan disiplin protokol kesehatan dalam Pilkada.

Paradigma Elektoral Baru

Dengan terbitnya Peraturan KPU RI No. 13 Tahun 2020, KPU RI berupaya menjawab kekhawatiran publik atas penyelenggaraan Pilkada saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting mesti ketahui yaitu pertama, pengutamaan penggunaan media sosial dan media daring sebagai media utama kampanye (Pasal 58 ayat 1 dan Pasal 63). Khusus di Pasal 63 tersebut, KPU dengan tegas meniadakan bentuk kampanye dalam kegiatan lainnya yang sekiranya berpotensi terjadinya kerumuman massa dan menggantikannya dengan kampanye media sosial dan media daring. Ini sebuah terobosan untuk masa depan e-campaign di Indonesia.

Ketentuan tersebut mempercepat internetisasi kampanye dalam Pilkada, yang di Pilkada sebelumnya belum pernah ada kebijakan tersebut. Tentunya hal ini tidak sekedar merubah mindset politik para kandidat beserta partai pengusung dan semua pihak yang terlibat dalam kampanyenya, tetapi juga merubah paradigma elektoral baik kandidat ataupun pemilih.

Inilah era baru demokrasi elektoral Indonesia. Covid-19 telah mentransformasi secara radikal bentuk kampanye. Kini menyisakan pertanyaan, apakah para kandidat benar-benar siap memasuki era tersebut? dan apakah pemilih benar-benar telah menjadi the connected voters (atau pemilih digital)? Terlepas dari apapun jawabannya yang jelas kini kandidat dan pemilih harus dapat beradaptasi transformasi besar tersebut.

Tidak sekedar memahami secara efektif menggunakan internet, kandidat dituntut secara kreatif membuat konten. Begitu juga, selain meningkatkan akses internet, pemilih di waktu yang singkat harus meningkat literasi internetnya. Khusus terkait peningkatan literasi internet pemilih, KPU penyelenggara Pilkada harus lebih sistematis dan terstruktur dalam mengedukasi pemilih terkait hal tersebut.

Dan kedua, sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan bagi kandidat. Misalnya termaktub dalam Pasal 88D PKPU No. 13 Tahun 2020 dimana kandidat beserta partai dan tim pemenangannya akan dikenakakan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan yaitu (a) peringatan tertulis oleh Bawaslu pada saat terjadinya pelanggaran; (b) penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye oleh Bawaslu di tempat terjadinya pelanggaran tersebut, apabila tidak melaksanakan peringatan tertulisan tersebut dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulisan; dan (c) larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar tersebut selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Terkait hal tersebut, tidak sekedar untuk memastikan disiplin protokol kesehatan selama masa kampanye, Bawaslu RI telah memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota untuk membentuk Pojka (Kelompok Kerja) Pencegahan Covid-19 dalam Pilkada 2020 yang tertuang dalam dalam Surat Edaran Bawaslu RI No. 577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX2020 tertanggal 28 September 2020. Pokja tersebut akan bekerja menangani pelanggaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada.

Jadi berdasarkan deskripsi singkat tersebut di atas, penggunaan internet selama masa kampanye (e-campaign) dan penerapan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 adalah dua unsur terpenting dalam paradigma elektoral baru.

Solusi atas Ancaman Penurunan Partisipasi Elektoral

Di tengah tren penurunan partisipasi pemilih pada pemilu/pemilihan di tengah pandemi Covid-19 di berbagai negara, kiranya, paradigma baru tersebut dapat menjadi solusi. Paradigma baru tersebut sebenarnya adalah aktualisasi nyata dari prinsip hukum salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Dengan paradigma baru tersebut, kini pemilih tanpa harus khawatir lagi atas ancaman kesehatan akibat Covid-19, pemilih tetap dapat mengakses atau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye baik secara daring (online) atau luring (offline). Dengan internet, pemilih lebih leluasa berpartisipasi tidak hanya sebatas e-campaign, tetapi juga news engagement (mengakses berita politik). Atau dengan protokol kesehatan yang ketat, pemilih tetap dapat ikut serta dalam kegiatan kampanye dengan tatap muka dan mendalami visi, misi, dan program yang ditawarkan kandidat selama masa kampanye.

Dengan paradigma baru tersebut, mari kita buktikan bahwa Pilkada tetap mendapatkan antusiasme pemilih dalam berpartisipasi dan kita tunjukan bahwa demokrasi elektoral Indonesia memiliki ketahanan di tengah pandemi Covid-19.