Perlu Sinkronisasi Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih

e2d624aaa97d5e82939874fc5fa06ef2
Kerjasama Tingkatkan Kepercayaan Publik
30 November 2016
Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Hasyim Asyari, dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim serta Karo Tekmas KPU RI, Sigit Joyowardono dalam temu keakraban dengan media
Pemberitaan Perlu Miliki Idealisme Untuk Cerahkan Masyarakat
30 November 2016

Perlu Sinkronisasi Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih

2

Minahasa, kpu.go.id-Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016,  teridentifikasi potensial menimbulkan permasalahan. Hal ini terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang diatur dengan PKPU Nomor 4 tahun 2015 dan perubahannya yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2016. Dari beberapa potensi masalah yang teridentifikasi, maka KPU Kabupaten Minahasa bakal mengajukan kajian usulan perubahan regulasi.

Demikian inti pembahasan dalam Focus Group Disscussion (FGD) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemutakhiran Data Pemilih yang digelar KPU Kabupaten Minahasa Kamis (24/11) di Meeting Room Kantor KPU Kabupaten Minahasa.

FGD yang merupakan session ketiga dari serangkaian paket program FGD persiapan Pilkada 2018 yang diprogramkan KPU Kabupaten Minahasa, menghadirkan narasumber komisioner KPU Minahasa Divisi Perencanaan dan Data, Lord Arthur Malonda.

Malonda dalam pemaparan materinya terkait potensi masalah regulasi tahapan pemutakhiran data pemilih mengungkapkan beberapa catatan berdasarkan kajian regulasi dan pengalaman penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Minahasa. Masalah yang diangkat diantaranya terkait sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir serta masalah penggunaan KTP elektronik (e-KTP) dalam pendaftaran pemilih.

Ada perbedaan bunyi Pasal 58 ayat 1, jika kita bandingkan UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada 2 Undang-undang terdahulu, DP4 merupakan bahan penyusunan Daftar Pemilih yang nantinya dimutakhirkan oleh PPS. Namun dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi bahan penyusunan Daftar Pemilih adalah DPT Pemilu terakhir dengan mempertimbangkan DP4 dari pemerintah,” ungkap Mantan Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Minahasa tersebut.
Dirinya berpendapat bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, sebaiknya PKPU tentang pemutakhiran data pemilih tidak lagi mengatur adanya sinkronisasi dan analisis DP4, karena fungsinya hanya sebagai bahan pertimbangan atau data pembanding, bukan sebagai bahan dasar lagi.

“Kalau disinkronkan dengan DPT akibatnya berdasarkan pengalaman,  jumlah pemilih dalam daftar pemilih potensial bertambah. Bahkan pengalaman Pilgub tahun 2015 di Kabupaten Minahasa, hasil sinkronisasi justru menyebabkan lonjakan jumlah pemilih sampai melebihi jumlah penduduk,” terang Malonda yang juga berpengalaman sebagai mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kakas.

Pada session diskusi, apa yang dipaparkan Malonda mendapat tanggapan dari Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon. Menurut Tinangon, harusnya tahapan pemutakhiran data pemilih mengikuti saja undang-undang yang menurutnya lebih simpel dan menghindari kesalahan data pemilih.

“Seharusnya setelah menerima DP4 dari pemerintah, KPU meneruskan DP4 tersebut bersamaan dengan DPT Pemilu terakhir kepada PPS dan langsung dimutakhirkan oleh PPS dengan bantuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP,” ungkap Tinangon.

“Ini bisa mempersingkat waktu,  karena undang-undang hanya memberi waktu 14 hari untuk menyerahkan DPT dan DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta oleh Kabupaten/ Kota kepada PPS, terhitung sejak KPU menerima DP4 dari pemerintah,” pukasnya sambil mengingatkan ada ketidakcocokan pengaturan waktu sebagaimana tuntutan undang-undang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan tahapan, program dan jadwal.

“Dalam undang-undang hanya diatur jangka waktu 14 hari setelah menerima DP4 dari pemerintah, maka pemutakhiran data oleh PPS harus dilaksanakan.  Namun dalam PKPU 7 tahun 2016, jangka waktu yang diatur telah melebihi 14 hari,” ungkap  Tinangon.

Selain persoalan DP4 penggunaaan KTP elektronik  dan keterangan Dinas Dukcapil juga menjadi agenda diskusi. Pasalnya 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak mengalami perubahan sampai dua kali perubahan Undang-undang Pilkada tersebut.

“Pasal 56 ayat 3 masih mencantumkan penggunaan surat keterangan domisili dari  kepala Desa atau sebutan lain dan lurah. Sementara dalam PKPU jenis surat tersebut tidak lagi bisa digunakan,” papar Tinangon yang telah 9 tahun menadi komisioner KPU Minahasa.

Menurut Ketua Divisi Hukum KPU Minahasa, Dicky Paseki, hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa atau gugatan bagi penyelenggara apalagi pasal tersebut mengatur tentang hak memilih sebagai hak konstitusional.

Berdasarkan hasil diskusi yang mengidentifikasi berbagai persoalan pemutahiran data pemilih,  menurut Tinangon, KPU Minahasa berencana mengajukan usulan perubahan PKPU kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara, agar kiranya PKPU  dapat dilakukan perubahan dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang, bahkan bisa saja jika ada peluang perubahan Undang-undang sebelum Pilakada serentak gelombang ketiga tahun 2018.

“Kita ingin sistem pemilu, sederhana, efektif dan efisien sesuai prinsip pemilu universal, termasuk didalamnya sistem Pemutakhiran Data Pemilih,” ungkap Tinangon.

FGD pemutakhiran data pemilih merupakan paket FGD ketiga yang digelar KPU Minahasa. Sebelumnya telah dilksanakan FGD di bidang Anggaran dan Logistik serta Hukum dan Sengketa Pemilihan.