Sosialisasi Tax Amnesty KPU RI

Knowledge Sharing Diklat Dasar Pengamanan
20 Januari 2017
Tantangan KPU di Pilkada Paslon Tunggal
21 Januari 2017

Sosialisasi Tax Amnesty KPU RI

Keterangan Foto : Kepala Seksi Ekstensifikasi KPPN II Jakarta, Siti Rodiah Al Wardah (dua dari kanan) didampingi Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setjen KPU, Yan Permana (kanan) ketika memberikan penjelasan terkait tata cara dan mekanisme program tax amnesty

Keterangan Foto : Kepala Seksi Ekstensifikasi KPPN II Jakarta, Siti Rodiah Al Wardah (dua dari kanan) didampingi Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setjen KPU, Yan Permana (kanan) ketika memberikan penjelasan terkait tata cara dan mekanisme program tax amnesty

Jakarta, kpu.go.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) II Jakarta melakukan sosialisasi amnesti pajak/tax amnesty kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (20/1).
 
Amnesti pajak merupakan program pemerintah untuk para wajib pajak yang terdiri dari penghapusan pajak yang seharusnya terutang; penghapusan sanksi administrasi perpajakan; serta penghapusan sanksi pidana bidang perpajakan atas harta yang didapatkan pada 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.
 
Program itu dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program amnesti pajak bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan benar.
 
Dengan amnesti pajak diharapkan para wajib pajak bisa menyelesaikan kewajiban pajak secara proaktif.
 
Kepala Seksi Ekstensifikasi KPPN II Jakarta, Siti Rodiah Al Wardah mengatakan saat ini merupakan gelombang terakhir dari tiga periode amnesti pajak yang diprogramkan oleh pemerintah. Dua periode sebelumnya telah berakhir pada 30 September 2016, dan 31 Desember 2016 yang lalu, sementara untuk periode ketiga akan berakhir pada 31 Maret 2017.
 
Untuk itu Siti mengajak para peserta sosialisasi amnesti pajak KPU untuk mendukung program tersebut dengan mengikuti amnesti pajak atau melakukan perbaikan laporan pajak bagi wajib pajak melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).
 
Siti menambahkan pihaknya tetap akan membuka help desk bagi pegawai KPU yang akan mengikuti program amnesti pajak tersebut. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)