TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA PPK-PPS PILGUB JABAR 2018

Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
22 Agustus 2017
Pendaftaran PPK dan PPS KPU Kabupaten Cianjur Dimulai
13 Oktober 2017

TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA PPK-PPS PILGUB JABAR 2018

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur akan mulai melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada bulan Oktober 2017 mendatang. Pembentukan PPK dan PPS akan dilaksanakan mulai 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017. Jumlah PPK yang akan direkrut yaitu lima orang per Kecamatan. Sedangkan PPS tiga orang yang langsung dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur.
Syarat utama berpendidikan minimal tingkat SMA, usia saat mendaftar 17 tahun, tidak menjadi anggota parpol, dan berdomisili daerah setempat. Rekrutmen tahun ini tidak sama dengan sebelumnya. Saat ini anggota PPS tanpa usulan dari Kepala Desa (Kades) setempat. Adapun proses rekrutmen akan dilaksanakan mulai dari tahapan administrasi, tes tulis dan tes wawancara di kantor KPU Kabupaten Cianjur.
Berikut ini adalah persyaratan Calon Anggota PPK maupun PPS di lingkungan KPU Kab. Cianjur dalam Pilgub Jabar 2018:
  1. warga negara Indonesia;
  2. berusia paling rendah 17 (dua puluh lima) tahun;
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  6. berdomisili Kabupaten Cianjur , dibuktikan dengan KTP Elektronik.
  7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
  11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK atau PPS.

Maksud dari “menjabat 2 (dua) kali” pada poin ’11’ adalah dua ┬áperiode, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran KPU RI nomor 183/KPU/IV/2015, tanggal 27 April 2015.

Untuk informasi lebih lanjut tentang proses dan persyaratan berkaitan dengan rekrutmen di atas, bisa ditanyakan langsung di kantor KPU Kabupaten Cianjur.
(M.F.A)